Pada dasarnya semua orang berat untuk berhutang, demikian juga dengan negara. Karena untuk melakukan hutang tidak saja melihat kemampuan untuk mengembalikan, tapi paling tidak juga menanggung rasa malu dan korban perasaan. Namun demikian, hutang sudah menjadi hal yang lumrah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Khusus Indonesia, jelas bahwa hutang luar negeri bertambah lagi sebesar 3,14 milliar US$ dan jika ditambah dengan hibah sebesar 500 juta US$ berarti sudah hampir mendekati keinginan pemerintah untuk mendapat 3,7 milliar US$ setelah di setujuinya perjanjian baru hutang luar negeri Indonesia baru-baru ini.
Akan tetapi persoalannya adalah penambahan hutang baru kali ini menimbulkan pro dan kontra. Analisis hutang LN berkembang tidak saja pada berapa angka yang tercapai, tetapi cenderung pada keinginan untuk lepas dari kendali hutang, yang secara tidak langsung mengisyaratkan untuk lepas dari kendali berlebihan pihak luar negeri.
Hutang Luar Negeri Indonesia
Mengenai hutang LN ini, tuntutan banyak pihak adalah segera mungkin lepas kaitan Indonesia dengan IMF. Keinginan tersebut dalam jangka pendek jelas sangat sulit terealisasikan. Sulit bagi Indonesia untuk melepaskan keterkaitan dengan IMF dan kawan-kawannya begitu saja. Meskipun disadari bahwa hutang LN kian tidak masuk akal bagi Indonesia. Namun demikian haruslah juga di pertimbangkan bahwa perekonomian Indonesia haruslah berputar. Perputaran ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kepercayaan luar negeri yang dalam hal ini diindikasikan dengan kepercayaan IMF terhadap Indonesia. Semakin IMF tidak percaya dengan Indonesia, berakibat seretnya investasi asing masuk. Kondisi ini yang paling relevan dengan keadaan sekarang. Disamping itu dengan masih menjalin hubungan dengan IMF berarti ada kemungkinan untuk mendapat kelonggaran penjadwalan utang kembali. Meskipun ada juga konsekuensi lain jika terjadi putus hubungan dengan IMF adalah kita hidup kembali ke tahun 70-an atau 80-an, seperti pengalaman Mexico. Pertanyaannya adalah, beranikah dengan bangsa Indonesia? Suatu pertanyaan yang sulit terjawab. Karena tidak saja merupakan permasalah ekonomi tapi cenderung pada akibat sampingan dari pada itu. Dampak sosial yang ditanggung harus tidak luput dari pengamatan. Namun demikian tidak berarti tidak ada jalan tengah.
Saya pribadi tidak setuju dengan penambahan hutang LN dan sedikit curiga dengan ‘niat baik’ mereka memberi hutang terus menerus. Sebenarnya tawaran hutang dari luar negeri tidak harus selalu diterjemahkan sebagai bentuk kepercayaan asing terhadap Indonesia, karena secara ekonomis beban hutang yang ditanggung rakyat sudah sedemikian besar. Konyolnya lagi modal asing yang masuk justru merusak kepentingan nasional karena hanya mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam semata, tapi tidak memberi kompensasi yang memadai, seperti transfer teknologi dan pengetahuan bagi tenaga kerja Indonesia. Selain itu hutang yang diberikan negara donor pada dasarnya satu instrumen untuk mempertahankan sistem kapitalis yang dibangun.Hutang LN dapat diartikan sebuah perangkap berkepanjangan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Lebih parah lagi, dengan melihat faktor psikologis masyarakat negara sedang berkembang, ada satu kecenderungan negara kapitalis dengan berbagai cara untuk memelihara sifat konsumtif masyarakat negara berkembang. Dengan demikian devisa ekspor yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang, justru menguap untuk membiayai impor barang-barang konsumsi. Sebenarnya langkah pemerintah yang bijak adalah bukan menambah hutang melainkan pemerintah melakukan pelunasan hutang luar negeri secara subtansial. Karena ditengah krisis ekonomi global yang ditandai dengan menurunnya konjungtur ekonomi negara kreditur sangat sulit untuk mendapatkan hair cut. Apalagi dipercepat oleh tragedi WTC dan serangan AS ke Afganistan. Upaya pemerintah untuk mendapat hair cut dari Jepang jelas telah di tolak seiring dengan krisis ekonomi yang melanda negeri itu. Selain itu upaya lain semisal debt swap for nature atau debt to property swap tidak mendapat sambutan dari negara kreditur.
Namun demikian sudah jelas hutang baru sudah didapat. Puas atau tidak puas dana akan mengalir ke Indonesia. Yang tidak kalah penting adalah tidak mengulang episode lama yaitu hutang sebagai lahan korupsi. Untuk itu perlu upaya untuk menggerakan elemen masyarakat dalam ikut serta mengawasi penggunaan hutang luar negeri secara benar sehingga meningkatkan perekonomian secara makro.
Masa Depan Ekonomi Indonesia
Bagaimanapun juga ekonomi Indonesia harus tetap jalan, meskipun masa depan ekonomi Indonesia sangat sulit diprediksi dan masih mengkhawatirkan. Melihat kondisi diatas maka mau tidak mau, rujukan yang harus segera di mulai adalah memperkuat APBN. Tidak bisa tidak, jika kita ingin keluar dari kemelut hutang LN syarat utamanya adalah kemandirian dalam anggaran belanja negara dan konsistensi kebijakan pemerintah. Saat sekarang memang sangat sulit terpenuhi, tapi minimal kebijakan kearah sana harus sudah di mulai. Untuk menyatakan putus hubungan dengan IMF dan Bank Dunia, Indonesia harus mampu menyediakan devisa negara yang cukup besar untuk menutup anggaran belanja negaranya.
Dan jelasnya sangat berat, karena kebijakan akan mengarah pada penggalian potensi keuangan dalam negeri disamping merampingkan anggaran atau penghematan besar-besaran. Peningkatan pajak dan dan obligasi pemerintah bisa jadi akan menjadi tumpuan. Hanya dengan cara inilah minimal ketergantungan kita terhadap IMF sedikit dapat berkurang. Namun demikian kebijakan mengali potensi dalam negeri ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Perangkat pajak yang belum berjalan efektif menjadi kendala tersendiri. Administrasi perpajakan yang belum tertata rapi menimbulkan kesimpangsiuran begitu rupa. Dana-dana yang masuk ke kas negera tidak jelas juntrungannya, disamping tidak ada mekanisme kontrol yang efektif. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih rendah, meskipun demikian ini bukan kesalahan rakyat semata. Banyak departemen yang masih memiliki Debt Account atau lebih populer dengan dana non budgeter. Menggali dana dalam negeri lewat instrument obligasi pemerintah juga satu alternatif, namun sayangnya sampai sekarang juga belum mampu berjalan efektif. Bahkan jika obligasi pemerintah tidak dikelola dengan baik akan menjadi boom waktu dimana bencana fiskal akan terjadi di masa datang. Apalagi dalam kaitannya dengan hutang LN. Jatuh tempo obligasi pemerintah bisa menjadi malapetaka ke dua. Pertama, meskipun re-financing dimungkinkan akan tetap memicu terjadinya lonjakan tingkat bunga pasar. Kedua, kemungkinan terjadinya ‘crowding out effect’ di sektor swasta dipasar finansial. Ketiga, dimungkinan terjadi tekanan pada APBN, sebagai akibat dari jatuh tempo pembayaran pokok hutang. Ini yang harus juga di waspadai.
Selain itu mengerakkan roda sektor riil dalam negeri sudah harus digalakkan kembali. Untuk itu sektor riil sangat membutuhkan propaganda dan konsistensi dari pemerintah mengenai rincian kebijakan ekonomi nasional. Pelaku usaha memerlukan panduan dalam menjalankan usahanya. Tanpa kejelasan dari pemerintah, dikhawatirkan pelaku usaha mendapat kesan pemerintah mengesampingkan pelaku usaha nasional dan cenderung memperhatikan investor asing. Satu pekerjaan besar bagi pemerintahn untuk memutar sektor riil. Akhirnya semua harus dimulai dari kesadaran betapa rentan dan berbahaya kondisi ekonomi Indonesia dimasa datang. Beban ini tidak saja ditanggung pemerintah tapi juga harus menjadi kesadaran nasional untuk tidak terjerumus kembali ke krisis ekonomi untuk kedua kalinya. Semoga!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar